Indonesia sedang berupaya memanfaatkan potensi ekonomi dari mata uang kripto sambil melindungi pengguna melalui proses persetujuan yang ketat. Namun, kerangka perizinan yang diterapkan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemangku kepentingan, terutama terkait potensi munculnya pasar monopoli atau oligopoli. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Tuhu Nugraha, pimpinan Indonesia Applied Digital Economy and Regulatory Network (IADERN), sekaligus penasihat pemerintah Indonesia.
Lisensi PFAK dan Tantangannya
Nugraha mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama di sektor kripto Indonesia adalah terkait lisensi Physical Crypto Asset Trader (PFAK), yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin menyediakan layanan perdagangan aset kripto. Menurut Nugraha, saat ini hanya sedikit perusahaan yang berhasil mendapatkan lisensi ini, yang bisa memunculkan kondisi pasar yang monopolistik atau oligopolistik.
Pasar oligopoli sendiri adalah situasi ekonomi di mana hanya segelintir perusahaan yang menguasai pasar. Dalam kondisi ini, perusahaan-perusahaan baru akan kesulitan untuk masuk dan bersaing, menciptakan risiko dominasi oleh pemain besar.
Pada 9 September, anak perusahaan Binance di Indonesia, Tokocrypto, berhasil mendapatkan lisensi PFAK dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis, dalam pengumumannya menegaskan bahwa Tokocrypto adalah perusahaan ketiga yang berhasil mendapatkan lisensi ini di Indonesia.
Namun, Nugraha menyoroti bahwa dengan hanya sedikit perusahaan yang memegang lisensi PFAK, konsumen terancam memiliki pilihan yang terbatas. Ini dapat memicu kenaikan biaya transaksi dan mengurangi inovasi di pasar. Ia mengungkapkan, “Ada risiko bahwa pemain-pemain ini bisa mendominasi pasar, membatasi pilihan konsumen, dan mengarah pada biaya transaksi yang lebih tinggi. Kondisi seperti ini bisa menghambat inovasi dan mengurangi daya saing pasar kripto Indonesia.”
Saat ini, banyak bursa kripto lainnya masih menunggu persetujuan untuk bisa beroperasi secara resmi di Indonesia. Proses registrasi yang panjang dan rumit ini dianggap Nugraha sebagai faktor yang memperlambat masuknya perusahaan-perusahaan baru ke pasar, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan inovasi dalam ekosistem kripto nasional.
Persyaratan Modal Tinggi Jadi Kendala
Salah satu kendala utama yang disorot Nugraha adalah tingginya persyaratan modal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan lisensi PFAK. Persyaratan finansial ini, menurutnya, menjadi penghalang besar bagi bursa lokal yang lebih kecil. “Komitmen finansial yang substansial ini membatasi partisipasi pemain-pemain pasar yang lebih kecil, yang pada akhirnya mengurangi persaingan dan berpotensi menghambat diversifikasi layanan di sektor ini,” jelas Nugraha.
Kondisi ini memperburuk situasi bagi pemain-pemain baru yang ingin masuk ke pasar, sehingga hanya perusahaan besar dengan modal kuat yang mampu bersaing. Akibatnya, inovasi dalam layanan kripto menjadi terhambat, dan konsumen terpaksa menghadapi pilihan yang terbatas.
Baca juga: Cardano Luncurkan Chang Hard Fork: Apa Dampak pada Masa Depan ADA?
Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka peraturan untuk sektor kripto, Nugraha mengakui bahwa masih ada beberapa area dalam regulasi kripto yang belum memiliki kejelasan hukum yang memadai. Ambiguitas ini, ditambah dengan perkembangan regulasi yang sedang berlangsung, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku pasar dan investor.
Ia menambahkan, “Ketidakjelasan ini, ditambah dengan perkembangan regulasi yang masih berlanjut, bisa menghalangi investasi lebih lanjut dan menghambat kemajuan sektor ini secara keseluruhan.”
Dampak pada Pertumbuhan Ekosistem Kripto
Dengan kondisi seperti ini, ekosistem kripto di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Di satu sisi, regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi konsumen dan memastikan keamanan transaksi. Namun, di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat dan persyaratan modal yang tinggi bisa menghambat pertumbuhan pasar yang sehat dan kompetitif. Ketika hanya sedikit pemain yang mendominasi, inovasi akan sulit berkembang dan konsumen akan dirugikan dengan biaya yang lebih tinggi serta pilihan layanan yang terbatas.
Sebagai penutup, Nugraha menegaskan pentingnya keseimbangan dalam regulasi. Regulasi yang jelas dan efisien, yang mendukung inovasi tanpa mengorbankan perlindungan konsumen, sangat diperlukan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang ekosistem kripto Indonesia. Tanpa reformasi dalam proses perizinan dan kejelasan hukum yang lebih baik, Indonesia berisiko kehilangan momentum dalam mengembangkan industri yang berpotensi besar ini.
